Uploaded bymikael udin 0% found this document useful 0 votes0 views14 pagesCopyrightĀ© Ā© All Rights ReservedShare this documentDid you find this document useful?Is this content inappropriate?Report this Document0% found this document useful 0 votes0 views14 pagesMakalah Mengevaluasi Penjajahan Hindia BelandaUploaded bymikael udin Full descriptionJump to Page You are on page 1of 14Search inside document You're Reading a Free Preview Pages 6 to 12 are not shown in this preview. Buy the Full Version Reward Your CuriosityEverything you want to Anywhere. Any Commitment. Cancel anytime.
Bangunanseluas 1000 meter persegi ini sebenarnya adalah hasil pugaran pada tahun 1910. Difungsikan pertama kali pada tanggal 14 September 1829, pemerintah Hindia Belanda memutuskan untuk membangun gedung baru di tempat yang sama dengan alasan modernisasi. Gedung DJB didesain lebih ramah terhadap iklim tropis di Indonesia.
BAB II PEMBAHASAN Tokoh Daendels dan Pandangan ā Pandangan A. Tokoh Seoranng Daendels Herman Willem Daendels lahir di Hattem,Gelderland, Republik Belanda, 21 Oktober 1762 ā meninggal di Elmina, Belanda Pantai Emas, 2 Mei 1818 pada umur 55 tahun, adalah seorang politikus Belanda yang merupakan Gubernur ā Jenderal Hindia Belanda yang ke-36. Ia memerintah antara tahun 1808 ā 1811. Masa itu Belanda sedang dikuasai oleh Perancis. Pada tahun 1780 dan 1787 ia ikut para kumpulan pemberontak di Belanda dan kemudian melarikan diri ke Perancis. Di sana ia menyaksikan dari dekat Revolusi Perancis dan lalu menggabungkan diri dengan pasukan Batavia yang republikan. Akhirnya ia mencapai pangkat Jenderal dan pada tahun 1795 ia masuk Belanda dan masuk tentara Republik Batavia dengan pangkat Letnan-Jenderal. Pada tahun 1806 ia dipanggil oleh Raja Belanda, Raja Louis untuk berbakti kembali di tentara Belanda. Ia ditugasi untuk mempertahankanprovinsi Friesland dan Groningen dari serangan Prusia. Lalu setelah sukses, pada tanggal 28 Januari 1807 atas saran Kaisar Napoleon Bonaparte, ia dikirim ke Hindia Belanda sebagai Gubernur-Jenderal. Terhadap raja-raja di Jawa, ia bertindak keras, tetapi kurang strategis sehingga mereka menyimpan dendam kepadanya. Di mata Daendels, semua raja pribumi harus mengakui raja Belanda sebagai junjungannya dan minta perlindungan kepadanya. Bertolak dari konsep ini, Daendels mengubah jabatan pejabat Belanda di kraton Solo dan kraton Yogya dari residen menjadi minister. Minister tidak lagi bertindak sebagai pejabat Belanda melainkan sebagai wakil raja Belanda dan juga wakilnya di kraton Jawa. Oleh karena itu Daendels membuat peraturan tentang perlakuan raja-raja Jawa kepada para Minister di kratonnya. Para bupati diperintahkan menyediakan tenaga kerja dengan konsekuensi para pekerja ini dibebaskan dari kewajiban kerja bagi para bupati tetapi mencurahkan tenaganya untuk membangun jalan. Sementara itu para bupati harus menyediakan kebutuhan pangan bagi mereka. Semua proyek ini akan diawasi oleh para prefect yang merupakan kepala daerah pengganti residen VOC. Dari hasil kesepakatan itu, proyek pembangunan jalan diteruskan dari Karangsambung ke Cirebon. Pada bulan Agustus 1808 jalan telah sampai di Pekalongan. Sekembali Daendels di Eropa, Daendels kembali bertugas di tentara Perancis. Dia juga ikut tentara Napoleon berperang keRusia. Setelah Napoleon dikalahkan di Waterloo dan Belanda merdeka kembali, Daendels menawarkan dirinya kepada RajaWillem I, tetapi Raja Belanda ini tidak terlalu suka terhadap mantan Patriot dan tokoh revolusioner ini. Tetapi biar bagaimanapun juga, pada tahun 1815 ia ditawari pekerjaan menjadi Gubernur-Jenderal di Ghana. Ia meninggal dunia di sana akibat malaria pada tanggal 8 Mei 1818 B. Pandangan Terhadap Daendels Daendels adalah kaum patriot dan liberal yangbsangat dipengaruhi oleh ajaran Revolusi Perancis. Daendels ingin menanamkan jiwa kemerdekaan, persamaan dan persaudaraan di lingkungan masyarakat Hindia. Ia ingin memberantas praktik ā praktik feodalisme agar masyarakat lebih produktif untuk kepentingan negeri induk. Juga mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan membatasi hak ā hak bupati atas tanah dan tenaga rakyat. Dampak pemerintahan Daendels bagi kehidupan ekonomi dan social kemasyarakatan di Indonesia. Daendles membuat beberapa kebijakan, di antaranya Membuat Grote Postweg Jalan Raya Pos dari Anyer Banten sampai Panarukan Jawa Timur; jalan ini didirikan agar di setiap kota/kabupaten yang dilaluinya terdapat kantor-kantor pos; dengan adanya pos-pos ini maka penyampaian berita akan lebih cepat sehingga berita apa pun akan lebih cepat diterima. Mendirikan benteng-benteng pertahanan sebagai antisipasi terhadap serangan dari tentara Inggris yang juga ingin menguasai Jawa. Membangun pangkalan angkatan laut di Merak dan Ujung Kulon. Menambah jumlah pasukan dari orang menjadi 18000 orang, yang sebagian besar orang-orang Indonesia dari Maluku, Jawa. Mendirikan pabrik senjata di Semarang dan Surabaya. Selain itu, Daendels juga mengubah sistem pemerintahan tradisional dengan sistem pemerintahan Eropa. Pulau Jawa di bagi menjadi sembilan prefektur keresidenan, yang dikepalai oleh seorang residen yang membawahkan beberapa bupati kabupaten. Para bupati ini diberi gaji tetap dan tidak diperkenanan meminta upeti kepada rakyat. Dampaknya kewibawaan para bupati dihadapan rakyatnya menjadi merosot, karena bupati adalah pegawai pemerintah yang harus tunduk kepada keinginan pemerintah. Rakyat Indonesia mengalami penderitaan yang sangat hebat. Selain dituntut untuk membayar pajak-pajak pemerintah, mereka juga diharuskan terlibat dalam kerja paksa rodi pelaksanaan pembangunan Jalan Raya Pos. Untuk menutupi biaya pembangunan, tanah-tanah rakyat dijual kepada orang-orang partikelir Belanda dan Tionghoa. Penjualan tanah juga termasuk penduduk yang mendiami wilayah tersebut, sehingga penderitaan rakyat kecil semakin bertambah akibat dari tindakan sewenang ā wenang para pemilik tanah. Ribuan rakyat Indonesia meninggal dalam pembuatan Jalan Raya Pos dikarenakan kerja yang sangat berat sedangkan mereka tidak dibayar dan diberi makan dengan layak. Penyebab digantikannya Daendels dengan Janssen dan apa yang dilakukan Janssen pada masa pemerintahannya Pada bulan Mei 1811 kedudukan Daendels digantikan oleh Willem Janssens. Janssens tidak lama memerintah di Indonesia, karena pada tanggal 18 September 1811 Janssens menyerah kepada Inggris di dekat Salatiga, setelah gagal dalam menahan serangan Inggris di Semarang bersama dengan Legiun Mangkunegara, pecahan Mataram. Pada saat Jansens memerintah,kedudukan Inggris di Indonesia makinkuat dan makin dekat untuk menguasaipulau Jawa. Pada tahun 1811 Jansensmenyerah kepada Inggris di daerahTuntang, Salatiga Jawa Tengah. Pada tahun 1811 Belanda, Prancis menyerah kalah kepada Inggris di daerah Tuntang, daerah sekitar Salatiga Jawa Tengah. Pemerintah kolonial Belanda terpaksa menandatangani perjanjian yang disebut Kapitulasi Tuntang tahun 1811, yang berisi Seluruh kekuatan militer Belanda yang berada wilayah asia tenggara harus diserahkan kepada Inggris Utang pemerintah Belanda tidak diakui oleh Inggris Pulau Jawa, Madura dan semua pangkalan militer Belanda di luar Jawa menjadi wilayah kekuasaan Inggris. Prinsip ā Prinsip Raffles pada Masa Pemerintahannya Kebijaksanaan Raffles. Dalam bidang Politik pemerintahan v membagi Jawa menjadi 16 keresidenan v membuat sisitem pengadilan berdasarkan pengadilan Inggris v menghapus rodi dan perbudakan Dalam bidang pengetahuan Raffles sangat tertarik pada sejarah, seni, dan kebudayaan Jawa. Raffles menjadi salah satu peletak dasar pengetahuan di Indonesia. Penyelidikannya dikumpulkan dalam bukunya History of Java. Dalam bidang keuangan pemerintah Inggris untuk menambah keuangan pemerintah Inggris Rafflesmengadkan peraturan Landrente. Ia menjual tanah kepada swasta atau pribadi khususnya orang-orang Inggris. Ia juga memegang monopolo penjualan garam. Dalam bidang perekonomian Raffles menciptakan sistem ekonomi yang bebas tanpa ada unsur paksaan. Ia dipengaruhi oleh cit-cita revolusi Perancis dengan semboyannya, kebebasan, persamaan, dan persaudaraan. Kebijaksanaannya dalam bidang ekonomi adalah Rakyatdiberi kebebasan penuh untuk menentukan jenis tanaman apa yang hendak mereka tanam. Peranan Bupati sebagai pemungut pajak dihapuskan dan mereka dijadikan gagian dari pemerintahan kolonial Inggris. Pemerintah kolonial adalah pemilik tanah maka para petani yang menggarap tanah dianggap sebagai penyewa tanah milik pemerintah. Petani diwajibkan membayar sewa tanah atau pajak atas pemakaian tanah. Seawa tanah inilah yang dijadikan dasar kebijaksanaan ekonomi pemerintahan Inggris di bawah Raffles. Untuk menilai pelaksanaan sistem sewa tanah ini ada tiga aspek penting yang dijalankanya itu penyelengaraan suatu sistem pemerintahan atas dasar pemerintahan modern barat. Kekuasaan raja-raja atau para Bupatidikurangi dan diganti oleh pegawai Eropa Pelaksanaan pemungutan sewa tanah Sistem ini gagal karena keterangan yang dapat dipercaya untuk penetapan pajak tidak ada. Promosi penanaman tanaman perdagangan untuk ekspor Hal ini gagal karena petani tidak berpengalaman dalam menjual hasil tanaman mereka di pasar bebas. Mereka sering ditipu oleh kepala desa. Usaha yang dilakukan untuk menjalankan kebijakannya Langkah-langkah Raffles pada bidang pemerintahan adalah Membagi Pulau Jawa menjadi 16 keresidenan sistem keresidenan ini berlangsung sampai tahun 1964 Mengubah sistem pemerintahan yang semula dilakukan oleh penguasa pribumi menjadi sistem pemerintahan kolonial yang bercorak Barat Bupati-bupati atau penguasa-penguasa pribumi dilepaskan kedudukannya yang mereka peroleh secara turun-temurun Sistem juri ditetapkan dalam pengadilan Bidang ekonomi dan keuangan Petani diberikan kebebasan untuk menanam tanaman ekspor, sedang pemerintah hanya berkewajiban membuat pasar untuk merangsang petani menanam tanaman ekspor yang paling menguntungkan. Penghapusan pajak hasil bumi contingenten dan system penyerahan wajib verplichte leverantie yang sudah diterapkan sejak zaman VOC. Menetapkan sistem sewa tanah landrent yang berdasarkan anggapan pemerintah kolonial. Pemungutan pajak secara perorangan. Bidang hokum Sistem peradilan yang diterapkan Raffles lebih baik daripada yang dilaksanakan oleh Daendels. Karena Daendels berorientasi pada warna kulit ras, Raffles lebih berorientasi pada besar kecilnya kesalahan. Badan-badan penegak hukum pada masa Raffles sebagai berikut ā¢ Court of Justice, terdapat pada setiap residen Court of Request, terdapat pada setiap divisi Police of Magistrate Bidang social Penghapusan kerja rodi kerja paksa Penghapusan perbudakan, tetapi dalam praktiknya ia melanggar undang-undangnya sendiri dengan melakukan kegiatan sejenis perbudakan. Peniadaan pynbank disakiti, yaitu hukuman yang sangat kejam dengan melawan harimau. Bidang Ilmu Pengetahuan Ditulisnya buku berjudul History of Java di London pada tahun 1817 dan dibagi dua jilid Ditulisnya buku berjudul History of the East Indian Archipelago di Eidenburg pada tahun 1820 dan dibagi tiga jilid Raffles juga aktif mendukung Bataviaach Genootschap, sebuah perkumpulan kebudayaan dan ilmu pengetahuan Ditemukannya bunga Rafflesia Arnold Dirintisnya Kebun Raya Bogor Memindahkan Prasasti Airlangga ke Calcutta, India sehingga diberi nama Prasasti Calcutta Dari kebijakan ini, salah satu pembaruan kecil yang diperkenalkannya di wilayah kolonial Belanda adalah mengubah system mengemudi dari sebelah kanan ke sebelah kiri, yang berlaku hingga saat ini. Pada tahun 1815 Raffles kembali ke Inggris setelah Jawa dikembalikan ke Belanda setelah Perang Napoleon selesai. Pada 1817 ia menulis dan menerbitkan buku History of Java, yang melukiskan sejarah pulau itu sejak zaman kuno. Sistem Landrent Kebijakan politik Raffles di Indonesia dijalankan berdasarkan asas-asas liberal yang menjunjung tinggi persamaan derajat dan kebebasan manusia. Dijiwai oleh nilai-nilai liberal, Raffles bermaksut mewujudkan kebebasan dan menegakkan hukum dalam pemerintahannya, yaitu berupa. Perwujudan kebebasan dilaksanakan berupa kebebasan menanam, kebebasan berdagang, dan produksi untuk ekspor. Penegakkan hukum diwujudkan berupa perlindungan hukum kepada rakyat agar bebas dari kesewenang-wenangan. Sesuai dengan kebijakan politiknya tersebut, Raffles menerapkan kebijakan ekonomi seperti yang dijalankan Inggris di India. Hal tersebut karena Indonesia memiliki banyak persamaan, yaitu sama-sama negara agraris. Kebijakan ekonomi yang diterapkan Inggris tersebut disebut dengan Landrent-system, atau sistem pajak tanah. Pokok-pokok Landrent System Segala bentuk penyerahan dan kerja paksa dihapuskan. Rakyat diberikan kebebasan untuk menanam segala jenis tanaman yang dianggap menguntungkan. Semua tanah manjadi milik pemerintah kolonial Inggris. Pemungutan sewa tanah dilakukan secara langsung, tidak lagi dengan perantara bupati. Sementara itu, tugas bupati terbatas hanya pada dinas-dinas umum. Penyewaan tanah dibeberapa daerah dilakukan berdasarkan kontrak dan batas waktu. Landrent System berlawanan dengan sistem feodal yang selamai ini berlaku di Indonesia. Selama ini, tanah dimiliki oleh para bangsawan . Para petani penggarap tanah diwajibkan menyerahkan sebagian hasil panen menurut takaran yang sudah ditentukan oleh pemilik tanah. Semakin meningkatnya hasil panen para petani, tidak akan berpengaru pada kesejahteraan petani karena takaran yang telah ditentukan hanya akan menguntungkan pemilik tanah. Alasannya, penyerahan hasil panen dilakukan lewat perantara para bupati. Mereka ini cenderung menarik penyerahan yang telah ditentukan. Hal ini bertujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi maupun untuk menyenagkan para bangsawan pemilik tanah. Ternyata Landrent System sangat sulit dilaksanakan di Indonesia. Raffles menghadapi banyak sekali tantangan dan hambatan dalam menerapkan kebijakan barunya tersebut. Tantangan terbesar berasal dari kaum bangsawan, karena pemberlakuan Landrent System ini akan sangat merugikan mereka. Berbagai kendala yang dihadapi, membuat Landrent System gagal diterapkan di Indonesia. Karena kas pemerintah kolonial Inggris di Indonesia harus tetap sehat, maka Raffles terpaksa menerapkan kebijakan seperti pemerintah Kolonial Belanda dahulu. Ia memberlakukan wajib kerja untuk menanam tanaman yang bisa memberikan keuntungan besar seperti kopi dan pohon jati. Ia juga terpaksa menerapkan berbagai macam pungutan yang yang pernah ia hapus. Akhirnya penderitaan rakyat Indonesia dibawah pemerintahan Raffles tak jauh beda dengan pemerintahan VOC dan Daendels dahulu. Pokok-pokok Sistem Pajak Tanah Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam sistem pajak tanah. Segala bentuk penyerahan wajib dan kerja paksa dihapuskan. Semua tanah menjadi milik pemerintah kolonial. Penyewahan tanah di beberapa daerah dilakukan berdasarkan kontrak dan batas waktu. Keuntungan Sistem Pajak Tanah bagi Rakyat Rakyat bebas menanam tanaman yang menguntungkan sesuai dengan keterampilannya. Rakyat membayar sewa sesuai dengan aturan yang berlaku,tanpa rasa khawatir adanya punggutan liar. Rakyat akan tergerak untuk meningkatkan hasil pertanian karena akan meningkatkan tarif kehidupannya. Keuntungan Sistem Pajak Tanah bagi Pemerintah Kolonial Pemerintah memperoleh pemasukkan pendapatan secara tetap dan terjamin. Semakin besar hasil panen semakin besar pula sewa tanah yang diterima oleh pemerintahan kolonial. Kendala Sistem Pajak Tanah Sistem feodal telah berakar dan menjadi tradisi di Indonesia. Pegawai pemerintah yang cakap untuk mengendalikan pelaksanaan sistem pajak tanah terbatas jumlahnya. Rakyat Indonesia belum siap menerima sistem yang baru. Kepemilikan tanah berciri tradisionalwarisan adat. Akibatnya, pemerintah kolonial mengalami kesulitan dalam prosedur pengambilan tanah. Pemerintahan Komisaris Jenderal Pemerintahan Raffles di Indonesia hanya berlangsung selama 5 tahun. Pada tanggal 19 Agustus 1816, berlangsung penyerahan kekuasaan atas Indonesia dari Inggris kepada Indonesia Di Belanda sendiri, terjadi perdebatan mengenai kebijakan politik yang tepat untuk Indonesia, yaitu Kaum Liberalberkeyakinan bahwa tanah jajahan akan memberikan keuntungan kepada negeri induk apabila urusan ekonomi diserahkan kepada pihak swasta Kaum Konservatif berkeyakinan bahwa tanah jajahan akan memberikan keuntungan kepada negeri induk apabila urusan ekonomi ditangani langsung oleh pemerintah. Sekitar tahun 1830-an, kebijakan politik pemerintah kolonial mulai bergeser ke arah konservatif. Penyebabnya adalah Kebijakan politik liberal banyak mengalami hambatan, karena tidak sesuai dengan sistem feodal yang berlaku di Indonesia. Pemerintah sulit berhubungan langsung dan bebas dengan rakyat, pemerintah harus melalui perantara para penguasa setempat. Hasil perdagangan dari sektor ekspor belum memuaskan karena kalah bersaing dengan Inggris. Terjadi pemisahan Belgia dari Belanda, akibatnya Belanda kehilangan daerah industrinya sehingga tidak mampu menyaingi Inggris dalam ekspor hasil industri ke Indonesia. Sistem Tanam Paksa Sistem ini dijalankan atas saran Van Den Bosch yang kemudian diangkat jadi gubernur jenderal di Indonesia. ~Akibat Tanam Paksa~ āŗDampak Tanam Paksa bagi Belanda ļKas belanda yang semula kosong dapat dipenuhi ļPenerimaan pendapatan melebihi anggaran belanja ļBelanda tidak mengalami kesulitan keuangan lagi dan mampu melunasi utang-utang Indonesia. ļMenjadikan Amsterdam sebagai pusat perdagangan hasil tanaman tropis. āŗDampak tanam paksa bagi Indonesia ļMenyebabkan tekanan fisik maupun mental yang berkepanjangan bagi rakyat Indonesia ļJumlah penduduk di Pulau jawa menurun drastic dikarenakan banyaknya kelaparan dan kematian karena system tanam paksa ini ļPertanian terutama hasil padi mengalami banyak kegagalan. ~Aturan-Aturan Tanam Paksa~ Penduduk desa yang punya tanah diminta menyediakan seperlima dari tanahnya untuk ditanami tanaman yang laku di pasaran dunia. Tanah yang disediakan bebas dari pajak. Hasil tanaman itu harus diserahkan kepada pemerintah Belanda. Apabila harganya melebihi pembayaran pajak maka kelebihannya akan dikembalikan kepada petani. Waktu untuk menanam tidak boleh melebihi waktu untuk menanam padi. Kegagalan panenan menjadi tanggung jawab pemerintah. Wajib tanam dapat diganti dengan penyerahan tenaga untuk dipekerjakan di pengangkutan, perkebunan, atau di pabrik-pabrik selama 66 hari. Penggarapan tanaman di bawah pengawasan langsung oleh kepalakepala pribumi, sedangkan pihak Belanda bertindak sebagai pengawas secara umum. ~Pelaksanaan Tanam Paksa~ Melihat aturan-aturannya, sistem tanam paksa tidak terlalu memberatkan, namun pelaksanaannya sangat menekan dan memberatkan rakyat. Adanya cultuur procent menyangkut upah yang diberikan kepada penguasa pribumi berdasarkan besar kecilnya setoran, ternyata cukup memberatkan beban rakyat. Untuk mempertinggi upah yang diterima, para penguasa pribumi berusaha memperbesar setoran ~Akhir Tanam Paksa~ Sistem tanam paksa yang mengakibatkan kemelaratan bagi bangsa Indonesia, khususnya Jawa, akhirnya menimbulkan reaksi dari berbagai pihak, seperti berikut ini. O Golongan Pengusaha Golongan ini menghendaki kebebasan berusaha. Mereka menganggap bahwa tanam paksa tidak sesuai dengan ekonomi liberal. O Baron Van Hoevel Ia adalah seorang missionaris yang pernah tinggal di Indonesia 1847. Dalam perjalanannya di Jawa, Madura dan Bali, ia melihat penderitaan rakyat Indonesia akibat tanam paksa. Setelah pulang ke Negeri Belanda dan terpilih sebagai anggota parlemen, ia semakin gigih berjuang dan menuntut agar tanam paksa dihapuskan. O Eduard Douwes Dekker Ia adalah seorang pejabat Belanda yang pernah menjadi Asisten Residen Lebak Banten. Dengan nama samaran Multatuli yang berarti āAku Telah Banyak Menderitaā, ditulisnya buku Max Havelaar atau Lelang Kopi Persekutuan Dagang Belanda 1859 yang menggambarkan penderitaan rakyat akibat tanam paksa. Akibat adanya reaksi tersebut, pemerintah Belanda secara berangsur-angsur menghapuskan sistem tanam paksa. Nila, teh, kayu manis dihapuskan pada tahun 1865 Tembakau tahun 1866 Tebu tahun 1884 Tanaman terakhir yang dihapus adalah kopi pada tahun 1917 karena paling banyak memberikan keuntungan. BAB III PENUTUP Kesimpulan VOC yang bermula sebagai kongsi dagang dating mencari keuntungan, kemudian berkembang menjadi kekuatan monopoli dan intervensi di bidang politik dan pemerintahan kerajanaan di Nusantara VOC dibubarkan karena adanya problem manajemen, tang, dan korupsi. Pemerintahan komisaris yang mengawali dominasi pemerintahan colonial Belanda mengambil kebijakan jalan tengah. Pelaksanaan Tanam Paksa oleh Van den Bosch telah menyebabkan penderitaan bagi rakyat Indonesia. System usaha swasta Belanda telah berhasil mengeruk keuntungan dari bumi Indonesia, sementara rakyat tetap menderita. Seiring dengan datangnya bangsa Barat juga telah berdampak pada perkembangan agama Kristen Katolik dan Krissten Protistan di Indonesia. Sumber
. 312 136 396 108 103 149 427 335
mengevaluasi penjajahan pemerintah hindia belanda
